JAKARTA, (BK) – Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program inisiatif Presiden Prabowo ini dijalankan di bawah Kementerian Sosial, dengan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri PANRB Rini Widyantini. (Foto:panrb)
Untuk mendukung pelaksanaannya, pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan menjadi fokus utama. Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa sesuai Instruksi Presiden No. 8/2025, Kementerian PANRB bertanggung jawab memastikan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan dalam program ini dapat terpenuhi.
“Telah disepakati sejumlah skema pemenuhan kebutuhan guru melalui rapat bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” kata Rini dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (15/5/2025).
Rini menambahkan, skema tersebut akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo sebelum diterapkan. Ia memastikan bahwa pemenuhan tenaga pengajar dilakukan secara optimal dan sesuai standar kompetensi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses percepatan pemenuhan guru akan dikawal langsung oleh Kementerian PANRB, BKN, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Namun sebelum dilaksanakan, skema ini akan kami laporkan kepada Bapak Presiden,” ujarnya.
Hingga saat ini, terdapat 65 lokasi di berbagai daerah yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Program ini ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2025 di wilayah dengan kesiapan infrastruktur.
“Insyaallah, dengan skema yang telah disusun, kebutuhan tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat dapat terpenuhi secara menyeluruh,” tutup Saifullah. (panrb)