 |
| Acara Peluncuran dan Bedah Buku yang berjudul "Aspek Hukum pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah" Karya Dr. Herman Hofi Munawar S.Pd, SH, MH, M.Si, MBA, C.Med, CPCD. (Foto:adpim) |
Dalam pengantarnya, Gubernur Kalbar Ria Norsan, mengapresiasi kehadiran buku tersebut yang dinilainya mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara normatif dan praktis.
“Buku ini menjadi panduan penting agar kita memahami proses pengadaan yang sesuai aturan. Jangan sampai pengadaan justru terjebak pada hal-hal yang sebenarnya bisa disederhanakan tapi malah menimbulkan masalah hukum karena ketidaktahuan terhadap prosedur,” kata Norsan.
Norsan juga mengakui, banyak persoalan di lapangan yang berujung pada proses hukum akibat lemahnya pemahaman terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, ia berharap buku ini dapat menjadi rujukan bagi aparatur pemerintah maupun pelaku pengadaan.
“Saya baru membaca sepintas, tapi dari kulitnya saja sudah terasa kedalaman isinya. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang perencanaan dan pengadaan,” imbuhnya.
Sementara itu, praktisi hukum dan akademisi, Dr. Herman Hofi Munawar, menekankan pentingnya pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai upaya fundamental untuk mendorong perbaikan peradaban tata kelola pemerintahan di Indonesia.
“Ketika peradaban rajasan—yaitu tata kelola dan pelayanan publik—bermasalah, maka bisa dipastikan pemerintahan akan stagnan. Maka dari itu, kita harus benar-benar membedah persoalan ini,” tegas Herman dalam pemaparannya.
Menurutnya, pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya soal prosedur, namun menyangkut reformasi mendasar dalam aspek administrasi negara, pemberdayaan, dan hubungan antar lembaga. Ia mengajak seluruh pihak, baik akademisi, praktisi, maupun pemangku kepentingan pemerintahan, untuk menggali lebih dalam potensi perbaikan dari sisi regulasi hingga implementasi di lapangan.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir, terutama Bapak Gubernur Kalbar dan para tokoh yang telah memberi perhatian pada isu ini. Mari kita buka bersama secara lebih spesifik titik-titik persoalannya, dari administrasi hingga pemberdayaannya,” ujarnya.
Bedah buku ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi konstruktif, memperkuat pemahaman hukum administrasi publik, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah maupun nasional. (Rfa/irm)