PONTIANAK, (BK) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, secara resmi membuka kegiatan Entry Meeting Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 di Ruang Ruai Telabang, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (27/10/2025).
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, saat membuka kegiatan Entry Meeting Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025. (Foto:adpim)
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Drs. Husna Hariman, M.H., bersama tim pengawasan dari Itjen Kemendagri. Pengawasan dijadwalkan berlangsung mulai 26 Oktober hingga 1 November 2025.
Dalam sambutannya, Wagub Krisantus menegaskan bahwa pengawasan bukan hanya sekadar proses evaluasi, melainkan bagian dari kemitraan strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas.
“Kami memandang pengawasan bukan semata evaluasi, melainkan kemitraan strategis untuk membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan terpercaya,” ujarnya.
Krisantus juga menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang pada tahun 2024 berhasil menuntaskan tindak lanjut hasil pengawasan sebesar 100% lebih, berdasarkan data Siwasit Itjen Kemendagri. Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat lengah, melainkan menjadi motivasi untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal dan memastikan setiap rekomendasi menghasilkan perbaikan nyata.
Wagub turut menyoroti rendahnya serapan anggaran APBD Provinsi Kalbar yang hingga akhir Oktober 2025 baru mencapai 49 persen. Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah segera mempercepat pelaksanaan kegiatan, terutama proyek fisik yang masih tertunda.
“Saya lihat baru 49%. Kalau di 2024 kita bisa membanggakan, jangan sampai di 2025 justru kita terpuruk,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap proyek-proyek fisik, seperti pembangunan jalan dan infrastruktur beton, mengingat intensitas hujan yang tinggi di Kalbar dapat memengaruhi kualitas pekerjaan.
Pada kesempatan tersebut, Wagub memberikan empat arahan kunci kepada seluruh kepala perangkat daerah, yakni:
-
Mendukung penuh pelaksanaan pengawasan,
-
Menyediakan data dan dokumen dengan cepat serta akurat,
-
Menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara tuntas dan tepat waktu, dan
-
Memastikan hasil pengawasan menjadi langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik berkualitas, dan birokrasi yang berintegritas.
Krisantus berharap kegiatan pengawasan ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil.
“Saya berharap kegiatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil, serta menjadi teladan dalam akuntabilitas pemerintahan,” pungkasnya. (rfa/ica)