 |
| Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., membuka Forum Penyusunan Dokumen Perencanaan TSBLP/CSR Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027. (Foto:adpim) |
Forum tersebut menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha untuk menyelaraskan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan prioritas pembangunan daerah. Melalui penyusunan dokumen perencanaan bersama, pemerintah berharap program CSR dapat memberikan manfaat yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Sekda Kalbar menyampaikan bahwa forum ini memiliki arti penting mengingat kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam dua tahun terakhir mengalami tekanan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
"Kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian karena kondisi keuangan daerah saat ini memang menghadapi tantangan. Dana transfer dari pemerintah pusat mengalami pengurangan yang cukup besar sehingga berdampak pada pelaksanaan berbagai program pembangunan," ujarnya.
Ia menjelaskan, pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalami pengurangan dana transfer sekitar Rp215 miliar. Sementara pada tahun 2026, nilai pengurangan tersebut meningkat menjadi sekitar Rp522 miliar.
"Artinya terdapat ratusan miliar rupiah yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya, namun tidak dapat dimanfaatkan. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD," jelasnya.
Menurut Harisson, kondisi serupa juga dialami pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Secara keseluruhan, pengurangan dana transfer yang diterima pemerintah daerah di Kalbar diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun.
"Ini menjadi tantangan besar bagi kita semua dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah," katanya.
Di tengah keterbatasan tersebut, Harisson menilai keberadaan program CSR menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat pembangunan melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.
Ia menegaskan, pemerintah tidak bermaksud mengelola ataupun mengambil alih dana CSR perusahaan. Pemerintah hanya ingin membangun kesamaan arah agar pelaksanaan CSR lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
"Kami tidak meminta dana CSR diserahkan kepada pemerintah. Dana tersebut tetap dikelola oleh masing-masing perusahaan. Yang kami harapkan adalah adanya keselarasan sehingga program CSR dapat difokuskan pada sektor-sektor yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat," tegasnya.
Melalui forum ini, pemerintah akan memaparkan berbagai program prioritas yang dapat menjadi fokus penyaluran CSR, di antaranya bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, pelaksanaan CSR tidak lagi berjalan secara parsial, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama dalam mempercepat pencapaian target pembangunan daerah sekaligus mendukung program prioritas nasional.
Harisson juga memahami bahwa perusahaan sering menerima berbagai usulan bantuan dari masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Namun, melalui dokumen perencanaan bersama ini diharapkan perusahaan memiliki acuan yang lebih jelas dalam menentukan prioritas penyaluran CSR sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.
"Kami memahami banyaknya permohonan bantuan yang masuk kepada perusahaan. Namun melalui forum ini kami ingin memberikan arah mengenai program-program yang menjadi prioritas pemerintah, sehingga pelaksanaan CSR semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat," ujarnya.
Mengakhiri sambutannya, Sekda Harisson menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan yang selama ini telah berkontribusi melalui berbagai program tanggung jawab sosial di Kalimantan Barat.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh perusahaan yang telah berkontribusi membantu masyarakat melalui program CSR. Semoga sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga pembangunan Kalimantan Barat tetap berjalan optimal meskipun kemampuan fiskal pemerintah daerah sedang menghadapi berbagai tantangan," pungkasnya. (wnd/ica).
#pemprovkalbar #sekdaprov #csr #kalbar #pontianak