Norsan Tegaskan Komitmen Pengendalian Inflasi dan Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

 GUBERNUR AJAK SELURUH KDH SE-KALBAR TEKAN INFLASI DAN DORONG PERCEPATAN INVESTASI


Kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kubu Raya, Pontianak dan Mempawah (Kuponwah) di Aula Gedung Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat. (Foto:adpim)
PONTIANAK, Borneokalbar.com) - Gubenur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kubu Raya, Pontianak dan Mempawah (Kuponwah) di Aula Gedung Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Rabu (30/7/2025).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan peluncuran rencana aksi serta penandatanganan komitmen bersama oleh para kepala daerah dalam forum kerja Kuponwah merupakan tindak lanjut program kerja kelompok kerja forum kerja bersama antar daerah Kuponwah yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mempererat sinergi pengendalian inflasi daerah berbasis kawasan.

Dengan adanya gagasan Bank Indonesia yang telah mengadakan kegiatan ini untuk mengumpulkan Kabupaten/Kota dalam rangka menekan inflasi daerah, Gubernur Kalimantan Barat memberikan apresiasi karena upaya ini dapat menjaga inflasi daerah dengan baik sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat mendukung sekali.

"Saya harap tidak hanya Kuponwah namun program ini menyasar pada Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Kalimantan Barat misalnya membentuk juga Singbebas (Singkawang, Bengkayang, Sambas) Kemudian Sanggau, Sekadau Sintang dan Kabupaten Lainnya supaya kita bisa bekerja sama antara satu dengan lainnya sehingga angka Inflasi kita bisa terjaga dengan baik," pinta Norsan.

Tak hanya itu, Orang nomor satu di Kalimantan Barat juga meminta kepada pemegang kebijakan artinya dalam membuat AMDAL atau perizinan untuk tidak diperlambat atau dihambat. Karena pentingnya mempercepat perizinan investasi berdampak langsung pada serapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Barat.

"Tolong diperlancar jangan sampai terhambat, masa buat AMDAL sampai 1 tahun bahkan 2 tahun. Jadi jangan diperhambat agar cepat berinvestasi, kalau investasi masuk maka tenaga kerja akan terserap sehingga daya beli masyarakat itu tumbuh, ada daya beli ekonomi akan tumbuh maka tingkat kemiskinan akan turun," terangnya.

Kemudian Norsan juga meminta kepada perusahaan atau investor yang masuk di wilayah Kalimantan Barat untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal. 

"Jadi setiap dimana ada investor masuk saya minta tenaga lokal atau masyarakat setempat dulu yang diprioritaskan. Kalau sudah masyarakat tidak ada barulah dari luar," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Mempawah, Erlina sebagai salah satu kepala daerah yang hadir pada kegiatan tersebut sangat menyambut baik penyelenggaraan kerja sama antar daerah dalam pengendalian inflasi, yang dinilainya penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengatasi berbagai persoalan.

“Kita harus melakukan inovasi, berkolaborasi, serta membangun komunikasi yang intensif untuk melahirkan aksi nyata demi kepentingan masyarakat,” ungkap Erlina.

Dirinya juga berharap melalui pertemuan ini dapat dirumuskan strategi bersama sebagai bagian dari rencana aksi kerja sama yang konkret dalam kerangka KUPONWAH.

“Mudah-mudahan HLM TPID KUPONWAH kali ini dapat membuka jalan bagi terjalinnya kemitraan strategis dan sinergi yang kuat antar TPID kabupaten/kota bersama Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat,” tutupnya.

High Level Meeting TPID Kuponwah yang diikuti Gubernur Ria Norsan menegaskan komitmen Pemprov Kalbar dalam menjaga stabilitas inflasi dan mendorong percepatan investasi di daerah. 

Dengan mengapresiasi inisiatif Bank Indonesia dan menyerukan perluasan forum kerja sama ke kabupaten/kota lain, Norsan berharap sinergi ini dapat menekan inflasi serta mempercepat perizinan investasi. Selain itu, penekanan pada prioritas tenaga kerja lokal dan ajakan untuk tidak menghambat investasi menunjukkan upaya Gubernur untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat, sebagaimana disepakati oleh Bupati Mempawah Erlina.(irf/ica)

Tinggalkan Komentar

Back Next