DPRD Kubu Raya Gelar Paripurna, Pemkab Fokuskan APBD Perubahan 2025 pada Pertanian dan Ketahanan Pangan

Wakil Bupati Kubu Raya, H. Sukiryanto saat menyampaikan pidao pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya. (Foto:tim)
KUBU RAYA, (Borneokalbar.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pidato Bupati Kubu Raya tentang Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025, Kamis (21/8/2025).

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Kubu Raya, H. Sukiryanto, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan arah kebijakan perubahan APBD 2025 diprioritaskan untuk memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan. Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan pertanian.

Selain itu, Pemkab Kubu Raya juga menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Desa/Kelurahan Merah Putih dengan membentuk 123 koperasi Merah Putih di seluruh desa.

Adapun rincian perubahan APBD 2025 meliputi:

  • Belanja Operasi naik 0,58% menjadi Rp1,44 triliun.

  • Belanja Modal naik 12,32% menjadi Rp323,21 miliar dengan fokus pembangunan gedung, jalan, jaringan, dan irigasi.

  • Belanja Tidak Terduga turun menjadi Rp5,05 miliar.

  • Belanja Transfer tetap Rp263 miliar.

Wakil Bupati Kubu Raya, H. Sukiryanto, dalam pidatonya menyampaikan bahwa meski dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2026 diproyeksikan turun hingga 24,8%, Pemkab Kubu Raya tetap berkomitmen menggali potensi daerah secara maksimal.

“Kita harus progresif dalam meningkatkan kontribusi pajak dan pendapatan asli daerah agar pembangunan tetap berjalan menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin, menegaskan bahwa pihak legislatif siap mengawal implementasi APBD Perubahan 2025 agar kebijakan yang ditetapkan tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pertanian, infrastruktur, dan pemberdayaan desa,” ujarnya.

Rapat paripurna ditutup dengan penegasan agar seluruh perangkat daerah segera merealisasikan program sesuai jadwal dan peraturan perundangan yang berlaku. (tim)

Tinggalkan Komentar

Back Next