Rini: Ketahanan Digital Bukan Sekadar Aspek Teknologi

Menteri PANRB RiniWidyantinisaat menyampaikan keynote speech pada Digital Resilience Summit 2025 di Kantor INA Digital, Jakarta. (Foto:panrb)

JAKARTA, (BK) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa ketahanan digital menjadi salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan layanan publik yang tepercaya dan adaptif. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, mulai dari tuntutan masyarakat atas layanan yang cepat dan inklusif hingga ancaman serangan siber serta kesenjangan literasi digital aparatur sipil negara (ASN).

“Tantangan lainnya adalah meningkatnya ancaman serangan siber dan kebutuhan perlindungan data pribadi. Literasi serta kompetensi digital ASN juga belum merata sehingga harus terus diperkuat,” ujar Menteri Rini saat menyampaikan keynote speech pada Digital Resilience Summit 2025 di Kantor INA Digital, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan lima strategi utama. Pertama, memastikan layanan publik berfokus pada kebutuhan pengguna, lebih humanis, inklusif, dan proaktif. Kedua, membangun regulasi dan tata kelola adaptif agar inovasi dapat lebih cepat diadopsi. Ketiga, memperkuat kolaborasi multipihak dengan melibatkan pemerintah, akademisi, industri, media, dan masyarakat. Keempat, meningkatkan pengelolaan risiko melalui identifikasi serta mitigasi yang terukur. Kelima, mempercepat reskilling dan upskilling ASN agar memiliki future skills sesuai tuntutan era digital.

“Dengan strategi inilah kita dapat mewujudkan birokrasi yang benar-benar tangguh dan siap menghadapi era digital,” tegas Rini.

Menurutnya, ketahanan digital bukan sekadar aspek teknologi, melainkan konsistensi pemerintah dalam melayani masyarakat di tengah tantangan. Hal tersebut hanya dapat tercapai melalui inovasi, adaptasi, serta penguatan tata kelola.

Rini menekankan bahwa kompetensi digital menjadi kunci. Merujuk laporan Future of Jobs World Economic Forum, keterampilan yang dibutuhkan ke depan adalah analitik, literasi teknologi, hingga penguasaan kecerdasan buatan dan big data. “ASN tidak bisa lagi hanya mengandalkan rutinitas lama, tapi harus mengembangkan keterampilan baru, terutama keterampilan digital,” katanya.

Lebih jauh, ia menyebut ketahanan digital dibangun melalui strategi jangka panjang yang juga mendukung program prioritas Presiden. Transformasi digital, menurut Rini, harus bergeser dari sekadar penataan prosedur menuju orientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. “Bukan lebih banyak aplikasi, tetapi keterpaduan layanan yang memudahkan masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah juga menyiapkan arah kebijakan jangka panjang digitalisasi 2025–2045 yang berorientasi pada Governance 5.0, yakni perubahan paradigma dari governing for citizens menjadi governing with citizens. “Masyarakat tidak lagi hanya sebagai penerima layanan, tetapi sebagai mitra aktif dalam desain dan implementasi kebijakan,” jelasnya.

Rini menyambut baik terselenggaranya Digital Resilience Summit 2025 sebagai perwujudan nyata kolaborasi lintas sektor. “Forum ini menjadi ajang penguatan sinergi, bukan hanya antarinstansi pemerintah, tetapi juga bersama industri, akademisi, dan masyarakat sipil,” pungkasnya.