Kubu Raya, (Borneokalbar.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 oleh Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo. Rapat tersebut dihadiri 27 dari 45 anggota dewan dan dinyatakan kuorum.
Bupati Kubu Raya, Sujiwo saat menyampaikan pidatonya pada Rapat Paripurna DPRD Kubu Raya. (Foto:ms)
Dalam pidatonya, Bupati Sujiwo menegaskan bahwa penyusunan RAPBD merupakan proses strategis yang harus melalui tahapan sesuai mekanisme DPRD, mulai dari penyampaian Nota Keuangan, pandangan umum fraksi, jawaban Bupati, pembentukan Panitia Khusus (Pansus), pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan TAPD, hingga persetujuan akhir.
“APBD itu amanat rakyat. Semakin cepat disahkan, semakin cepat pula hak-hak rakyat bisa terlaksana,” kata Sujiwo.
Ia menyoroti hasil survei Pemkab yang menunjukkan 53 persen masyarakat Kubu Raya menginginkan percepatan pembangunan infrastruktur. Karena itu, Pemkab bersama DPRD berkomitmen mengalokasikan minimal 40 persen belanja daerah untuk sektor tersebut.
“Kalau kita bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur, berarti kita menjawab keinginan mayoritas masyarakat. Saya minta PU tahun depan sudah mulai lelang paling lambat bulan Juni–Juli, agar manfaat pembangunan segera dirasakan,” tegasnya.
Sujiwo juga menekankan pentingnya kerja ekstra dalam pembangunan daerah. “Persoalan Kubu Raya luar biasa, maka kerjanya pun harus lebih dari luar biasa,” ujarnya.
Untuk tahun 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,91 triliun, turun 3,2 persen dari Rp1,98 triliun pada 2025 akibat berkurangnya transfer pusat. Sementara total belanja daerah dirancang sebesar Rp1,95 triliun, dengan rincian:
-
Belanja Operasi: Rp1,5 triliun
-
Belanja Modal: Rp249,07 miliar (13% APBD)
-
Belanja Pendidikan: Rp558,77 miliar (28,64% APBD, melebihi ketentuan 20%)
-
Belanja Bantuan Sosial: Rp972,89 juta (naik 165,9% dari 2025)
-
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi: Rp124,43 miliar (naik 71,7% dari 2025)
Bupati menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah pusat. “Tahun ini saja kita mendapat dukungan pusat hampir Rp500 miliar, termasuk untuk rumah sakit Rp170 miliar, pendidikan Rp88 miliar, IGD Rp40 miliar, hingga sanitasi desa. Inilah bukti nyata kolaborasi,” jelasnya.
Selain infrastruktur, RAPBD 2026 juga memberi perhatian pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, peternakan, dan ketahanan pangan. Beberapa proyek strategis seperti jalan poros ekonomi, normalisasi sungai, hingga peningkatan layanan kesehatan telah berjalan tahun ini dan akan berlanjut pada 2026.
Bupati menekankan prinsip keadilan dalam pembangunan. “Kalau ada desa yang minta jalan 5,5 meter, kita lihat juga desa lain. Jangan sampai satu wilayah dapat terlalu banyak sementara yang lain tidak tersentuh. Prinsip asas manfaat, prioritas, dan keadilan harus dijalankan,” tandasnya.
Sujiwo menutup dengan optimisme bahwa RAPBD 2026 akan menjadi instrumen penting bagi kesejahteraan masyarakat. “DPRD bersama pemerintah tidak main-main. Kita totalitas menyalurkan tenaga, waktu, dan pikiran demi rakyat. Dengan sinergi, infrastruktur dan layanan publik Kubu Raya akan semakin maju,” pungkasnya.
Rapat Paripurna DPRD Kubu Raya resmi dibuka dengan ketukan palu pimpinan sidang sebagai awal pembahasan detail RAPBD Tahun Anggaran 2026. (ms)