.jpeg) |
| Pengelola Yayasan Adinda Karunia Ilahi, Hefni Maulana (kanan) saat memberikan klarifikasi terkait dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa SD Negeri 12 di Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. (Foto:ms) |
Berdasarkan informasi awal yang beredar di media, sebanyak 20 orang dilaporkan mengalami gejala keracunan, terdiri dari 19 siswa dan 1 guru. Maulana menyayangkan laporan tersebut, mengingat paket makan bergizi gratis dari program pemerintah hanya diperuntukkan bagi siswa dengan jumlah sesuai data penerima di setiap sekolah.
“Yang kami sesalkan, ada laporan seorang guru juga ikut terdampak, padahal jatah makanan hanya untuk siswa. Jadi ini menimbulkan tanda tanya besar,” ujar Maulana.
Yayasan menjelaskan, program makan bergizi gratis di Kecamatan Benua Kayong melayani 20 sekolah mulai dari PAUD hingga SMA dengan total penerima manfaat 3.474 siswa. Namun, dugaan kasus keracunan hanya ditemukan di satu sekolah.
“Kalau memang makanan beracun, mestinya seluruh sekolah yang mendapat jatah mengalami hal serupa. Faktanya, sekolah lain tetap aman, tidak ada gejala yang muncul,” tambahnya.
Hasil pemeriksaan awal menunjukkan uji laboratorium terhadap sampel makanan, baik dari dapur maupun sekolah, dinyatakan aman. Tidak ditemukan kandungan berbahaya sebagaimana dikhawatirkan. Meski demikian, pihak yayasan tetap menunggu surat resmi dari Dinas Kesehatan dan BPOM untuk memastikan kebenaran.
“Kami mohon masyarakat jangan langsung menyimpulkan ini keracunan sebelum ada hasil resmi dari pihak berwenang. Dugaan semacam ini bisa menggiring opini publik yang salah, bahkan bisa mendiskreditkan program nasional makan bergizi gratis,” tegas Maulana.
Sebagai langkah tanggung jawab, dapur mitra sementara dinonaktifkan dan pengelola ditarik sambil menunggu hasil investigasi resmi. Yayasan juga memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
“Program makan bergizi gratis adalah program prioritas Presiden yang manfaatnya sangat besar bagi siswa dan masyarakat. Karena itu, yang perlu kita dorong bukan penghentian, melainkan evaluasi, pengawasan ketat, dan penyaluran yang transparan,” tutup Maulana. (ms)