PONTIANAK, (Borneokalbar.com) – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan pengumuman pertumbuhan ekonomi, evaluasi program pengentasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual, Senin (8/9/2025).
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual. (Foto:adpim)
Rakor diikuti seluruh kepala daerah provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia bersama para pemangku kepentingan terkait. Dalam arahannya, Mendagri memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah yang berhasil menjaga stabilitas inflasi. Data terbaru mencatat inflasi year on year turun dari 2,37 persen menjadi 2,31 persen, sementara inflasi month to month mengalami deflasi sebesar -0,08 persen.
“Inflasi kita terjaga dengan baik, bahkan menurun. Ini pencapaian luar biasa yang perlu dipertahankan. Konsumen tidak terbebani lonjakan harga, sementara produsen tetap bisa berproduksi stabil,” ujar Tito.
Ia juga menekankan sejumlah langkah yang perlu dilakukan kepala daerah, seperti rutin menggelar rapat bersama Forkopimda, mendekatkan diri kepada tokoh masyarakat, serta menginisiasi doa bersama lintas elemen. Tito menyebut sejak 25 Agustus hingga 7 September 2025, tercatat 228 aksi demonstrasi di daerah, dengan 42 aksi bersifat anarkis dan 102 aksi berlangsung damai.
Mendagri optimistis perekonomian nasional akan terus stabil dengan inflasi terkendali dan situasi sosial kondusif. “Kalau inflasi terjaga dan masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dengan damai, saya yakin ekonomi semakin kuat dan kesejahteraan bersama tercapai,” ucapnya.
Terkait program nasional 3 juta rumah, Tito meminta pemerintah daerah mendukung penuh penyediaan lahan, penyederhanaan perizinan, hingga fasilitasi pembangunan. Menurutnya, program tersebut bukan hanya menyediakan hunian, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Sekda Kalbar Harisson menegaskan kesiapan Pemprov Kalbar menjalankan instruksi Mendagri, terutama dalam menjaga stabilitas inflasi, memperkuat ketahanan pangan, serta mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem.
“Kami terus mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menggelar pasar murah, dan memperkuat distribusi pangan,” kata Harisson.
Berdasarkan data BPS, pada Maret 2025 persentase penduduk miskin di Kalbar tercatat 6,16 persen, turun dari 6,25 persen pada September 2024, atau berkurang sekitar 3.040 orang menjadi 330.950 jiwa. Kemiskinan ekstrem juga menurun signifikan dari 1,41 persen (73.342 jiwa) pada 2022 menjadi 0,57 persen (38.818 jiwa) di 2024. (adpim)